Dinamika politik Muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif Fikih Siyasah Kasman Bakry text Makassar Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2009 198 hlm : Ilus ; 28 cm Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Konsep dasar (al-mabda' al-asāsī) pemerintahan Islam antara lain: al-amānah (amanah), al syūrā (musyawarah), al-musāwā (persamaan), al-'adālah (keadilan), al ta'addudiyyah (kemajemuk an). Adapun karakter negara Islam diantaranya: untuk menerapkan hukum Allah di atas permukaan bumi, menganut bentuk kepemimpinan tunggal, bersifat universal, bukan merupakan kepemimpinan totalitarianisme, dan kepemimpinan yang bersifat manusiawi. Kedua, Manhaj Muhammadiyah mengandung sistem keyakinan, pemikiran, dan tindakan yang secara keseluruhan diakumulasi menjadi manhaj gerakan. Sinergitas manhaj gerakan Muhammadiyah terjalin dengan sangat erat antara unsur-unsur yang saling terikat dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya, yaitu: Khittah, Langkah Perjuangan, dan Ideologi Muhammadiyah. Ketiga, Strategi politik Muhammadiyah ditempuh melalui jalur kultural dan struktural. Kasman Bakry Pada jalur kultural, Muhammadiyah lebih condong memainkan perannya di ranah politik dengan high politics atau allocative politics, yaitu politik yang berdimensi etis dan berpolitik untuk mengalokasikan nilai-nilai politik Islam dalam politik kenegaraan. Adapun pada jalur struktural, kader Muhammadiyah berperan secara aktif sejak pendirian negara hingga peralihan kepemimpinan dan kekuasaan dalam dinamika politik Indonesia. Teologi politik Muhammadiyah yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah, relevan dengan empat konsep dalam fikih siyasah, yaitu: Konsep Negara Ideal, Konsep Kepemimpinan, Konsep Syūrā (Musyawarah), dan Konsep al-Siyāsah al-Işlāḥiyyah (Reform Politics). Fiqhi D 2020 D 2020 KAS d 210427 20210427085909 20210308112312 INLIS000000000001961 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)